Kantor Freeport Didemo, Ada yang Pakai Koteka

Kantor Freeport Didemo, Ada yang Pakai Koteka
Kantor Freeport Didemo, Ada yang Pakai Koteka

Jakarta – Siang ini, kantor PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Gedung Plaza 89, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, didemo sekitar 35 orang dari Aliansi Masyarakat Papua dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua.

Para pendemo ini ada yang datang dari Papua, dan ada juga mahasiswa asal Papua yang berada di Jakarta.

Foto: Michael Agustinus
Foto: Michael Agustinus

Dari pantauan detikFinance di lokasi, Senin (20/3/2017). orator demo menyebutkan, rakyat Rakyat Papua merasa tidak menikmati hasil tambang Freeport secara maksimal. Dalam demo ini juga ada tuntutan penentuan pendapat rakyat (referendum) untuk Papua.

 

Berikut tuntutan dari para pendemo terkait kisruh antara Freeport dengan pemerintah Indonesia:

  1. Usir dan tutup Freeport
  2. Audit kekayaan dan kembalikan Freeport, dan serta berikan pesangon untuk buruh
  3. Audit cadangan tambang dan kerusakan lingkungan
  4. Tarik TNI/Polro organik dan non organik dari tanah Papua
  5. Berikan hak menentukan nasib sendiri seolusi demokratik bagi bangsa West Papua
  6. Usut, tangkap, adili, dan penjarakan pelanggaran HAM selama keberadaan Freeport di Papua
  7. Biarkan rakyat dan bangsa West Papua menentukan masa depan pertambangan Freeport di tanah West Papua
  8. Freeport wajib merehabilitasi lingkungan akibat eksploitasi tambang

Atribut yang digunakan para pendemo cukup unik, ada yang hanya menggunakan koteka. Ada juga yang mengecat tubuhnya dengan lambang bintang. Ada juga spanduk yang meminta penutupan Freeport hingga ladang gas Tangguh di Papua yang dikelola British Petroleum (BP)

Kantor Freeport Didemo, Ada yang Pakai Koteka was originally published on PAPUA WS

Advertisements

Pemerintah diminta segera selesaikan persoalan tanah adat

Polisi saat berbicara dengan sekelompok orang yang memalang SMPN 2 dan SMAN 1 Sentani - Jubi/Yance Wenda
Polisi saat berbicara dengan sekelompok orang yang memalang SMPN 2 dan SMAN 1 Sentani – Jubi/Yance Wenda

Sentani, Jubi – Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sentani, Agnes Sokoy, mengatakan aksi pemalangan SMPN 2 Sentani, SMAN 1 Sentani, dan SKB di kabupaten Jayapura yang dilakukan masyarakat adat Sentani itu sah-sah saja.

“Menurut kami sah-sah saja yang dilakukan dan kami berharap pemerintah dapat mendegar dan menindaklanjuti tuntutan masyarakat adat itu agar masalah cepat selesai,” katanya.

Saat dihubungi Jubi, Agnes mengatakan pemalangan yang dilakukan ini bukan baru pertama kali namun setiap tahun selalu mereka lakukan dan kesannya pemerintah berlarut-larut dalam menyikapi tuntutan masyarakat adat.

“Kalau cepat ditindak-lanjuti dan diselesaikan itu pasti tidak ada masalah dan menurut kami pemalangan yang dilakukan ini hak mereka, silakan mereka melakukannya,” tuturnya.

Pemerintah harus mengambil sikap dan menyelesaikan persoalan ini secepatnya agar pemalangan tidak terjadi lagi.

“Kalau menyangkut proses belajar mengajar di sekolah itu sudah selesai. Anak-anak sedang ujian semester dan ujian juga sudah berakhir tanggal 4 Desember kemarin, jadi tidak terganggu dengan aksi pemalangan hari ini,”

ucap Sokoy, Selasa (5/12/2017).

Ia menjelaskan sebelumnya sudah menerima surat terkait aksi pemalangan dari pihak masyakarat adat pada Sabtu (2/12/2017). Usai ujian sudah diumumkan kepada anak didik  untuk tidak masuk sekolah kareba ka nada aksi pemalangan sekolah.

“Anak-anak kami liburkan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan. Untuk itu kami minta mereka tinggal di rumah saja,” kata Sokoy.

Selasa (5/12/2017) sekelompok orang yang mengaku dari adat Sentani memalang SMPN 1 Sentan, SMAN 1 Sentani, dan SKB kabupaten Jayapura. Mereka menuntut pemerintah segera menyelesaikan ganti rugi tanah adat di atas tiga lembaga pendidikan tersebut.

Kabag Ops Polres Jayapura, AKP Robert Hitipeuw, yang memimpin pengamana aksi pemalangan tersebut mengatakan pemalangan yang dilakukan di SMPN 2 Sentani, SMAN 1 Sentani, dan SKB belum dijelaskan bahwa tanah ini milik siapa, sehingga pihak pemalang bermaksud untuk menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua.

“Kegiatan palang memalang ini berjalan aman, tidak ada keributan, ini hanya sebagian dari aspirasi sehingga dari pihak pemerintah untuk dapat menyelesaikan masalah tanah ini,” katanya.

Robert juga menjelaskan kehadiran pihak keamanan di tempat pemalangan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Kami menurunkan sekitar 110 anggota gabungan staf, pengaman tertutup dan terbuka, serta dari Lalu Lintas,” jelasnya. (*)

Pemerintah diminta segera selesaikan persoalan tanah adat was originally published on PAPUA WS

Sidang paripurna, Komisi I DPRP minta pemerintah dialog dengan ULMWP

Suasana Sidang Paripurna ke IV DPR Papua Terhadap LKPJ Gubernur Papua Tahun 2016, Selasa (9/5/2017) - Jubi/Arjuna
Suasana Sidang Paripurna ke IV DPR Papua Terhadap LKPJ Gubernur Papua Tahun 2016, Selasa (9/5/2017) – Jubi/Arjuna

Jayapura, Jubi Komisi I DPR Papua, komisi yang membidangi pemerintahan, politik, hukum, HAM dan hubungan luar negeri menyatakan pemerintah perlu berdialog dengan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), wadah yang selama ini gencar menyuarakan berbagai masalah Papua di kancah internasional.

Hal itu disampaikan anggota Komisi I DPR Papua, Kusmatsso ketika membacakan laporan komisinya dalam sidang paripurna ke IV DPR Papua terhadap LKPJ Gubernur Papua tahun 2016, Selasa (9/5/2017) di ruang sidang DPRP.

“Persoalan HAM di Papua, bukan rahasia lagi. Sudah menjadi pembahasan di dunia internasional bahkan sampai ke PBB. Pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Papua, harus duduk bersama mencari solusi,” kata Kusmanto.

Komisi I mendukung komitmen atau pernyataan gubernur, meminta pemerintah berdialog dengan ULMWP.

Komisi I menilai, masih terjadinya pelanggaran HAM di Tanah Papua dan belum juga ada penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan, mengakibatkan korban jiwa dan harta benda.

“Komisi I DPR Papua mendukung sepenuhnya Pemprov Papua atau Gubernur Papua untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua,” kata Kusmanto.

Sementara Emus Gwijangge, anggota Komisi I DPR Papua kepada Jubi usai laporan komisinya mengatakan, pihaknya merasa perlu mengangkat hal tersebut, sebagai salah satu upaya mendorong pihak terkait menyatukan persepsi menyelesaikan berbagai masalah di Papua.

“Kami ingin mengingatkan pemerintah pusat, khususnya jangan pernah alergi dengan ULMWP. Suka tidak suka, wadah ini memang ada. Melakukan diplomasi di dunia internasional. Bagaimana agar pemerintah bisa duduk bersama bersama dengan ULMWP,” kata Emus. (*)

Sidang paripurna, Komisi I DPRP minta pemerintah dialog dengan ULMWP was originally published on PAPUA WS